Ribuan massa dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) se-Indonesia, termasuk PPDI Provinsi Sulawesi Tengah dan PPDI Kabupaten Donggala yang turut menggelar aksi damai Silaturrahmi Nasional (SILATNAS) Jilid III di Depan Gedung DPR/MPR RI di jalan Gatot Subroto jakarta, Rabu (25/01/2023).

Nampak Ketua PPDI Kabupaten Donggala MOH. RIBON, S.PD.I, CT, Ccs juga diberikan kepercayaan untuk berorasi pada SILATNAS Jilid III di Depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta. Dalam agenda SILATNAS tersebut, ada 6 (enam) tuntutan tertulis yang dibacakan dan diserahkan Persatuan Perangakat Desa Indonesia (PPDI) kepada fraksi Komisi II DPR RI, yakni :

1. Masa jabatan Perangkat Desa sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu sampai genap usia 60 tahun.
2. Memasukan usulan tertulis PPDI yang berhubungan kesejahteraan rakyat perangkat desa , peningkatan penghargaan RT RW dan BPD sebagai pilar pendukung Pemerintah Desa juga dimasukkan dalam revisi UU tersebut.
3. Peningkatan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan yang diperluas yang diberikan kepada perangkat desa.
4. Perangkat desa ditugaskan oleh Negara untuk melaksanakan dan mengelola keuangan, melakukan tata kelola dan pembangunan desa, maka harus diberikan kesejahteraan dan diperjelas statusnya.
5. Permintaan agar pemerintah mendorong, mendukung, serta membiayai, peningkatan kapasitas dan SDM Perangkat Desa.
6. Diterbitkan Undang-Undang khusus tentang Aparatur Pemerintah Desa atau UU APD untuk lebih memperjelas status hukum dan kesejahteraan Perangkat Desa.