Toaya, 06 Mei 2025 — Dalam upaya meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, memaksimalkan pemanfaatan papan informasi publik dan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 kepada masyarakat.

Kepala Desa Toaya, Ompo Wijaya, S.Ag menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. “Setiap masyarakat berhak tahu ke mana arah penggunaan dana desa. Oleh karena itu, kami pastikan informasi terkait APBDes dapat diakses dengan mudah, baik secara langsung melalui papan informasi di kantor desa maupun melalui media sosial resmi Desa Toaya,” ujarnya.

Papan informasi yang dipasang di area strategis desa memuat rincian anggaran seperti jumlah pendapatan desa, alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta belanja rutin desa. Selain itu, melalui akun Facebook dan Instagram resmi Desa Toaya, masyarakat dapat mengikuti update kegiatan, laporan realisasi anggaran, serta dokumentasi pelaksanaan program.

Langkah ini mendapat respon positif dari warga. Aprianti, S.Pd, salah satu tokoh Perempuan, mengapresiasi langkah tersebut. “Dengan adanya informasi yang terbuka seperti ini, kami merasa dilibatkan dan bisa ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan di desa. Ini bentuk kemajuan yang harus dipertahankan,” tuturnya.

Selain menyampaikan informasi anggaran, media sosial juga dimanfaatkan untuk menampung aspirasi dan masukan warga secara interaktif. Pemerintah desa rutin membuka sesi tanya-jawab virtual dan forum diskusi daring, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Program transparansi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, Desa Toaya diharapkan menjadi contoh desa yang mampu mengelola keuangan secara transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan warganya.